Partai Pilihanmu Menentukan Calon Kepala Daerah

Amurang Timur - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah syarat pencalonan kepala daerah.

Apa itu ambang batas pencalonan kepala daerah? Syarat suara minimum yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah.

Dari pilkada ke pilkada, ambang batas pencalonan kepala daerah kerap mengalami perubahan. Agustus 2024 melalui Putusan MK No. 60 Tahun 2024, MK membatalkan syarat 20% kursi dan menurunkan ambang batas suara sah menjadi jauh lebih rendah, yakni antara 6,5% hingga 10%, sesuai jumlah DPT di daerah yang bersangkutan.

Ambang batas pencalonan kepala daerah pasca-Putusan MK untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur: jumlah DPT kurang dari atau sama dengan 2 juta, 10 persen; lebih dari 2 sampai 6 juta, 8,5 persen; lebih dari 6 sampai 12 juta, 7,5 persen; lebih dari 12 juta, 6,5 persen.

Untuk pencalonan bupati/wali kota dan wakilnya: jumlah DPT kurang dari atau sama dengan 250 ribu, 10 persen; lebih dari 250 sampai 500 ribu, 8,5 persen; lebih dari 500 ribu sampai 1 juta, 7,5 persen; lebih dari 1 juta, 6,5 persen.

Apa dampaknya bagi demokrasi? Lebih banyak alternatif pemimpin bagi masyarakat. Partai baru atau kecil mendapatkan kesempatan yang setara untuk bertarung di pilkada.

Jadi pemilih yang lebih cermat! Teliti sejak memilih parpol/caleg DPRD karena perolehan suara partai memengaruhi siapa yang akan jadi calon kepala daerah. Sebelum memilih, periksa rekam jejak, kualitas, dan kapasitas calon kepala daerah. Pelajari visi misi.

Demokrasi adalah jalan yang panjang. Pemahaman, kepedulian, dan partisipasi untuk demokrasi yang kuat dimulai dari sekarang. Pahami aturannya, awasi prosesnya.