Bawaslu dan KPU Minahasa Selatan Melaksanakan Gelar Rapat Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026

Minahasa Selatan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menghadiri Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Kedua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Selatan pada Rabu, 1 Juli 2026.

Kehadiran Jajaran Pimpinan dari Bawaslu Minahasa Selatan ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan yang melekat demi memastikan hak pilih masyarakat dan keakuratan elemen data pemilih di wilayah Minahasa Selatan agar supaya  tetap terjaga dengan baik. 

          Rapat penting ini dihadiri langsung oleh kedua lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Minahaasa Selatan  serta instansi pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Dukcapil Minahasa Selatan;

Bawaslu Minsel: Diikuti langsung oleh Ketua Bawaslu Minsel, Eva Keintjem, MAP., M.Pd., bersama Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Franny Sengkey, SE., SH. Turut mendampingi jajaran staf teknis Bawaslu, yaitu Yoyo Sumual, Stevani Worotijan, dan Hayu Joungly Punuh.

KPU Minsel: Dipimpin langsung oleh Ketua KPU Minsel, Tommy Mogah, didampingi oleh Anggota KPU serta Sekretaris KPU Minsel.

Instansi Terkait: Hadir pula perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabid Data dan informasi bapak Nixon Goni, Sth Kabupaten Minahasa Selatan untuk menyaksikan sekaligus menyinkronkan data kependudukan.

         Rapat pleno ini membahas perkembangan pergerakan data pemilih selama triwulan kedua tahun 2026, termasuk pemilih baru, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS), serta perubahan elemen data lainnya. Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil ini krusial untuk menghasilkan data pemilih yang bersih, mutakhir, dan akurat.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif, kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Minsel, Tommy Mogah. Acara diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara (BA) bersama oleh para pimpinan lembaga yang hadir sebagai bukti legalitas hasil pleno PDPB tersebut.